MANAJEMEN PUSKESMAS

1. PERENCANAAN
Puskesmas merupakan organisasi struktural dan sebagai unit pelaksana teknis dinas, aspek fungsional bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan unit pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat tingkat 1 yang dibina oleh DKK, bertanggungjawab untuk melaksanakan identifikasi kondisi masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan serta fasilitas pelayanan kesehatan meliputi cakupan, mutu pelayanan, identifikasi mutu sumber daya manusia dan provider, serta mentapkan kegiatan untuk menyelesaikan masalah.
Perencanaan meliputi kegiatan program dan kegiatan rutin puskesmas yang berdasarkan visi dan misi puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan primer dimana visi dan misi digunakan sebagia acuan dalam melakukan setiap kegiatan pokok puskesmas . Selain itu, kebijakan sistem puskesmas perlu ditinjau setiap akan melakukan perencanaan program, kebijakan tersebut meliputi kebijakan mandiri dari Puskesmas serta adanay fungsi dan upaya puskesmas yang berlandaskan pada UUD 1945 pasal 28, UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999, PP No.25 tahun 2000 serta PP No.48 tahun 2000dimana tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mewujudkan puskesmas yang kuat dari segi kemitraan, unit kesehatan amndiri, akontabilitas dan teknologi tepat guna.


Budgeting dalam perencanaan menejemn keuangan dikelola sendiri oleh puskesmas sesuai tatacara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, adapun sumber biaya didapatkan dari pemerintah daerah, retribusi puskesmas, swasta atau lembaga sosial masyarakat dan pemerintah adapun pembiayaan tersebut ditujukan untuk jemis pembiayaan layanan kesehatan yang mempunyai ciri – ciri barang atau jasa public seperti penyuluhan kesehatan, perbaikan gizi, P2M dan pelayanan kesehatan yang mempunyai ciri – ciri barang atau jasa swasta seperti pengobatan individu.

2. ORGANIZING
Dinas Kesehatan Kota mempunyai tugas untuk menenetukan menetapkan struktur organisasi puskesmas dengan pertimbangan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tingkat I, adapun pola organisasi meliputi kepala, wakil kepala, unit tata usaha, unit fungsional agar tidak terajdi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas program yang ditangani.
Struktur organisasi dan tata kerja :
Struktur organisasi puskesmas
1. Unsur pimpinan : Kepala Puskesmas
2. Unsur pembantu pimpinan : Tata usaha
3. Unsur pelaksana : Unit I, II, III, IV, V, VI, VII.
Tugas pokok :
1. Kepala Puskesmas
Bertugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan structural, dan jabatan fungsional.
2. Kepala urusan tata usaha
Bertugas dibidang kepegawaian, keuangan perlengkapan dan surat menyurat serta pencatatan dan pelaporan.
3. Unit I
Bertugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana dan perbaikan gizi.
4. Unit II
Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular khususnya imunisasi, kesehatan lingkungan dan laboratorium sederhana.
5. Unit III
Melaksanakan kegiatan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan tenaga kerja dan manula.
6. Unit IV
Melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan sekolah dan olahraga, kesehatan jiwa, kesehatan mata dan kesehatan khusus lainnya.
7. Unit V
Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan upaya masyarakat dan penyuluhankesehatan masyarakat, kesehatan remaja dan dana sehat.
8. Unit VI
Melaksanakan kegiatan pengobatan rawat jalan dan rawat inap
9. Unit VII
Melaksanakan kegiatan kefarmasian.

3. ACTUATING
a. Sistem ketenagaan
Juster (1984) menyatakan bahwa pendidikan merupakan faktor yang penting dalam seorang pekerja. Melalui pendidikan akan menghasilkan perubahan keseluruhan cara hidup seseorang.
Pearlin dan Kohn (1966) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi mempunyai keinginan untuk mengembangkan dirinya sedangkan mereka yang berasal dari tingkat pendidikan rendah cenderung untuk emmpertahnkan kondisi yang telah ada.
Sistem ketenagaan yang ada di puskesmas dilaksanakan sesuai program yang dikembangkan serta kemampuan dana dengan diketahui oleh DKK, kuantitas tenaga didasarkan pada kebutuhan priorotas layanan kesehatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan layanan kesehatan dan profesionalisme pekerjaan.
Sesuai PP RI No.32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan yang seharusnya ada adalah tenaga medis, kesehatan masyarakat (penyuluh kesehatan, sanitarian), tenaga gizi, tenaga keperawatan, farmasi, dan teknisi medis (analis dan perawat gigi).
b. Pengembangan Staff
Tujuan : kegiatan pengembangan staff ditujukan untuk meningkatkan produktifitas organisasi.
Jenis – jenis pengembangan staff :
1. Pelatihan induksi
Merupakan indoktrinasi standart dan singkat bagi filosofi unit kerja, tujuan, program, kebijaksanaan dan peraturan yang diberikan kepada masing – masing pekerja selam atiga hari pertama kerja untuk memastikan identifikasi dengan filosofi unit kerja,tujuan dan norma – norma.
2. Orientasi
Merupakan pelatihan perseorangan yang dipakai untuk mengakrabkan pegawai baru dengan tanggungjawab pekerjaan, tempat kerja, pelangan dan rekan kerja.
3. Kelanjutan pendidikan
Hal ini termasuk kegiatan pembelajaran yang direncanakandibalik program pendidikan dasar keperawatan dan dirancang untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap bagi peningkatan praktek keperawatan.
c. Konsep – konsep pengembangan staff
1. Daya saing
Ketidaksesuaian yang dapt diukur antara daya saing dan pekerjaaan seseorang sebenarnya dengan tingkat daya saing ayng diinginkan.
2. Minat
Faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menerima atau menolak objek, orang, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan.
3. Kebutuhan pendidikan
Merupakan keadaan memiliki kualitas atau kemampuan yang dianggap perlu bagi peran tertentu.
4. Pembelajaran teknis
Perubahan dalam perilaku yang disadari dan disengaja terutama kognitif dan psikomotor yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan oleh pengajar.
d. Tahapan pengembangan staff
1. Awal usia 20 – 25 tahun : membuat arah pekerjaan
2. Usia 20 – 30 tahun : menjawab pekerjaan dan tekanan pribadi dengan mempertanyakan komitmen pada pekerjaan dan hubungan keluarga.
3. Akhir usia 30 tahun : mengaitkan dirinya dengan pembimbing yang memungkinkan mengunggulinya.
4. Usia 40 tahun : memisahkan diri dari pembimbing
5. Usia 50 tahun : pengembangann dan perbaikan pengetahuan dan keterampilan.
e. Mengorganisir sumber daya pengembangan staf
Keberhasilan usaha pengembangan staf tergantung pada penataan sumber daya yang sesuai. Sumber – sumber pendidikan lanjutan untuk pegawai keperwatan dapat brupa pengajar, sumber daya dari konsorsia kesehatan, afiliasi dengan perguruan tinggi, organisasi keperawatan professional dan tugas belajar.
f. Motivasi staf
Menurut Stoner dan Freeman (1995), Ngalim Purwanto (2000), Shortel & Kaluzni (1994) motivasi adalah karakteristik psikologi manusia yang membrikan kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Hal in termasuk faktor – faktor yang menyebabkan, menyalurkan dan mempertahankan tingkah laku manusia dalam arah tekad tertentu.
Motivasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, motivasi yang tepat dapat memajukan dan mengembangkan oraganisasi. Unsur manusia dalam organisasi terdiri dari 2 kelompok orang yaitu orang yang memimpin (manajer) dan orang yang dipimpin (pegawai / pekerja). Manajer bertanggungjawab untuk memotivasi orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan organisasi.
Motivasi dalam organisasi kerja ditinjau dari segi perannya terdapat 2 macam yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif adalah motivasi yang menimbulkan harapan yang sifatnay menguntungkan atau menggembirakan bagi pegawai misalnya gaji, fasilitas, karier, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan dan lain – lain. Sedangkan motivasi negatif adalah motivasi yang menimbulkan rasa takutmisalnya ancaman, tekanan, intimidasi dan semacamnya. Dengan motivasi negatif orang lain dapat digerakkan oleh pihak yang memotivasi untuk tujuan tertentu, namun hal ini tidak dapat dipertahankan dalam waktu yang lama.
Stanford (1970), mengatakan bahwa ada 3 unsur penting dalam motivasi yaitu antara kebutuhan, dorongan dan tujuan. Kebutuhan muncul karena ada sesuatu yang kurang dirasakan oleh seseorang, baik fisiologis maupun psikologis. Dorongan merupakan arahan untuk memenuhi kebutuhan sedangkan tujuan adalah akhir dari suatu siklus motivasi.
g. Komunikasi dalam manajemen
1) Proses komunikasi
Tappen (1995) mendefinisikan komuniksi adalah suatu pertukaran pikiran, perasaan dan pendapat dan memberikan nasehat dimana terjadi antara dua orang atau lebih bekerjasama. Komunikassi juga merupakan suatuseni untuk dapat menyusun dan menghantarkan suatu pesan dengan cara yang muadah sehinga orang lain dapat mnegrti dan menerima.
2) Komunikasi dalam keperawatan
Unsur yang ada dalam setiap komunikasi adalah pengirim pesan (sender), pesan (massage), penerima pesan (receiver). Pesan dapat berupa verbal, tertulis maupun non verbal. Lingkungan internal maupun eksternal juga dilibatkan, yang termasuk lingkungan internal adalah nilai – nilai, kepercayaan, temperamen dan tingkat stress sedangkan faktor eksternal meliputi keadaan cuaca, suhu, waktu.
3) Prinsip komunikasi manajer keperawatan
Tahapan komunikasi :
a. Manajer harus mengerti struktur organisasiagar dapat memahami sasaran dai pengambilan keputusan
b. Komunikasi merupakanbagian proses yang tak terpisahkan dalam kebijakan organisasi. Manajer harus mempertimbangkan isi komunikasi termasuk dampaknya terhadap orang yg dipimpinnya.
c. Komunikasi harus jelas, sederhana dan tepat.
d. Manajer harus meminta umpan balik agar dapat mengetahui keefektifan dan keakuratan komunikasi.
e. Komponen penting lainnya bagi seorang manajer adalah menajdi pendengar yang baik.

4. CONTROLLING
Controlling dalam manajemen puskesmas merupakan indikator keberhasilan puskesmas yang meliputi 2 faktor yaitu menjadi indikator pencapaian sehat meliputi lingkungan, perilaku masyarakat, layanan kesehatan dan status kesehatan mrliputi KEP balita, insiden penyakit yang berbasis lingkungan dan kesehatna ibu dan anak. Selain itu juga merupakan indicator penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga, pelayanan kesehatan tingkat I meluputi :
a. Evaluasi
Salah satu ukuran pengawasan yang digunakan oleh manajer guna mencapai ahsil organisasi adalah system penilaian kerja karyawan. Melalui evaluasi regular dari setiap pelaksanaan kerja pegawai manajer dapat mencapai beberapa tujuan.
Prinsip – prinsip evaluasi :
1. Evaluasi pekerja sebaiknya didasarkan pada standar pelaksanaan kerja, orientasi tingkah laku untuk posisi yang ditempati.
2. Sample tingkah laku perawat yang cukup representative
3. Perawat sebaiknya diberi salinan deskripsi kerja, standar pelaksanaan kerjadan bentuk evaluasi untuk peninjauan ulang.
4. Terdapat strategi pelaksanaan kerja yang memuaskan dan strategi perbaikan yang diperlukan.
5. Manajer menjelaskan area mana yang dijadiakn prioritas
6. Pertemuan evaluasi antara perawat dan menajer sebaiknya dilakukan dalam waktu yang tepat.
7. Laporan evaluasi maupun pertemuan tersusun secara rapih sehingga membantu dalam pelaksanaan kerja.
Alat evalausi :
1. laporan tanggapan bebas
2. Pengurutan ayng sederhana
3. Checklist pelaksanaan kerja
4. Penilian grafik (Henderson, 1984)
b. Kontrol kualitas
Merupakan suatu upaya organisasi dalam menyediakan pelayanan yang memenuhi standar professional dan dapat diterima oleh klien.
- Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakaian jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata – rata penduduk, serta yang penyelenggaraannya sesuai dengan standar atau kode etik profesi yang telah ditetapkan (Azwar, 1996)
- Kriteria mutu pelayanan kesehatan
1. Struktur
Kriteria rumah sakit, unit keperawatan (LOD, visi dan misi, konsep asuhan keperawatan)
2. Proses
Fungsi, proses interpersonal, metode pengorganisasian, perspektif keperawatan proesional, praktek keperawatan professional.
3. Tujuan
Tingkat kesehatan atau kesejahteraan, kemampuan fungsional, kepuasan pasien, sumberpenggunaan/ pengeluaran efektif dan efisien, kejadian dan proses yang tidak menyenangkan.
- Syarat pelayanan berkualitas
Efficacy
a) Efficacy (kamanjuran)
b) Appropriatennes (kepantasan)
c) Accebility (mudah dicapai)
d) Accepbility (diterima)
e) Effectiveness (keberhasilan)
f) Efficiency (ketepatan)
g) Continuity (terus - menerus)
- Pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu
a) Menetapkan masalah mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
b) Menetapkan penyebab masalah mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
c) Menetapkan cara penyelesaian masalah mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
d) Menetapkan cara penyelesaian masalah mutu pelayanan kesehatanan.
e) Menyusun sasaran tudak lanjut untuk lebih memantapkan serta meningkatkan mutu pelayanan.
Sumber : Pedoman Kerja Puskesmas Jelid 1